nusakini.com - Jakarta - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hari ini menggelar rapat kerja membahas pengajuan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang diusulkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018.

Dalam rapat tersebut, PT Jakpro mengajukan penambahan dana PMD untuk pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta Koridor 1 dan Fase II serta rumah DP Nol Rupiah di atas Depo LRT.

• Persija Siap Sukseskan Grand Launching JIS
• Disparekraf DKI Jakarta Hadiri Konferensi Unesco Creative City Network, Kembangkan Potensi Jakarta Sebagai City of Literature
• HLM TPID DKI Jakarta, Wagub Ariza Tekankan Pentingnya Inovasi dan Tingkatkan Kolaborasi dalam Pengendalian Inflasi
• Pemprov DKI dan Kementerian Koordinasi Sukseskan Migrasi Penyiaran Televisi Digital
• Saepulloh dan Windy Terpilih Sebagai Duta Anti-kekerasan DKI

"Pada APBD Perubahan tahun 2018, PT Jakpro mau mengajukan Rp 2,3 triliun. Karena ada pembangunan LRT Fase II dari Velodrome sampai Tanah Abang," ujar Mualif, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta

Terkait hal ini, Mualif meminta PT Jakpro dapat mengelola sekaligus bertanggung jawab atas proyek-proyek infrastuktur yang dibangun dari dana PMD. Sehingga segala hasil pembangunan yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut bisa dirasakan warga.

"Mereka harus bertanggung jawab dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat Jakarta," tegasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto menyatakan sanggup mengemban tanggung jawab dalam setiap pekerjaan. Pihaknya juga telah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar pekerjaan yang dilakukan bisa lebih transparan.

"Kita juga akan melakukan post audit. Jadi akan kita laporkan pertanggungjawabannya secara terbuka dengan menggandeng BPK," tandasnya.(pr/kj/al)